Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus melesat dan kini telah digunakan oleh sekitar seperempat penduduk Indonesia.
Destry mengatakan jumlah pengguna QRIS saat ini telah mencapai sekitar 67 juta orang. Dengan jumlah tersebut, sekitar satu dari empat penduduk Indonesia kini telah memanfaatkan QRIS untuk bertransaksi.
“QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah 1 per 4 dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS,” kata Destry dalam acara FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).
Menurut Destry, pesatnya adopsi QRIS menunjukkan preferensi masyarakat yang semakin mengarah pada pembayaran digital, terutama untuk transaksi ritel sehari-hari.
Fenomena itu kini semakin mudah ditemui, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Masyarakat dinilai semakin nyaman menggunakan QRIS dibandingkan membawa uang tunai.
“Kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS ketimbang uang cash,” ujarnya.
Meski demikian, BI menegaskan pembayaran tunai tetap menjadi bagian penting dari sistem pembayaran nasional. Karena itu, para pelaku usaha atau merchant tetap harus menerima pembayaran secara tunai bagi masyarakat yang memilih menggunakan uang kartal.
“Kalau pun ada yang memang mereka ingin bayar cash ya mereka harus bisa menerima,” kata Destry.
Meningkatnya penggunaan pembayaran digital juga mulai berdampak terhadap pertumbuhan uang kartal yang beredar di masyarakat.
Destry mengakui peredaran uang kertas dan logam masih mengalami pertumbuhan, namun lajunya mulai melambat seiring semakin luasnya penggunaan transaksi digital.
“Kalau kita lihat memang masih tumbuh, tapi mulai terus melambat,” ujarnya.
Meski tren digitalisasi semakin kuat, BI menilai kebutuhan uang tunai masih tetap tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama daerah terdepan, terluar, dan terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau infrastruktur digital.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas masih memiliki sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan akses internet maupun sinyal telekomunikasi.
“Kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar. Tentunya mereka juga masih butuh uang cash. Mungkin sinyal juga belum semuanya tersedia, masih ada beberapa blank spot,” kata Destry.
Karena itu, BI memastikan tetap menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
(haa/haa)
