Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh telah direstrukturisasi dengan tenor pembayaran yang sangat panjang, yakni hingga 80 tahun.
Meski nilai utang proyek tersebut tergolong besar, Purbaya memastikan beban pembayaran tahunannya masih relatif ringan dan dapat ditangani pemerintah.
“Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat, ‘oh masih bisa lah’,” kata Purbaya saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Bahkan, Purbaya sempat berseloroh mengenai panjangnya tenor pembayaran tersebut.
“(Tenor cicilan Whoosh) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja,” ujarnya sambil tertawa.
Pernyataan tersebut muncul di tengah proses pengalihan pengelolaan kewajiban utang Whoosh dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke Kementerian Keuangan yang dijadwalkan efektif pada 15 September 2026.
Purbaya menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema pengelolaan kewajiban tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority (INA).
“Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA,” ujarnya.
Menurut Purbaya, yang menjadi perhatian utama pemerintah bukanlah besarnya nilai pokok utang, melainkan kemampuan membayar kewajiban setiap tahun. Dari simulasi yang dilakukan, cicilan tahunan Whoosh dinilai masih berada dalam batas yang aman.
“Jadi gini, saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa sih, saya lihat setiap tahun saya lihat, ‘oh kalau segini saja cukup lah ditangani oleh satu SMV’. Satu perusahaan SMV di bawah Departemen Keuangan, atau dua, tapi uangnya cukup lebih,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan entitas yang nantinya ditunjuk untuk menangani kewajiban Whoosh tidak perlu mencari investor baru ataupun suntikan modal tambahan.
Menurutnya, sejumlah SMV di bawah Kementerian Keuangan saat ini memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk menyerap beban pembayaran tersebut.
“Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let’s say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun-Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya,” kata Purbaya sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dengan skema restrukturisasi tersebut, pemerintah menilai kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat dapat dikelola tanpa memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi fiskal dalam jangka pendek maupun menengah.
(haa/haa)
