Jakarta, CNBC Indonesia — Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 menyatakan tidak menyetujui rencana restrukturisasi PT Pos Indonesia (Persero). Sebelumnya, nilai pokok sukuk tercatat sebesar Rp500 miliar.
Restrukturisasi tersebut merupakan salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) yang digelar pada Jumat, 4 September 2026. Adapun RUPSI membahas tiga agenda utama.
Agenda pertama membahas pembaruan kondisi PT Pos Indonesia (Persero). Sedangkan agenda kedua meminta persetujuan atas restrukturisasi perusahaan sebagai bagian dari rencana pemulihan melalui Rencana Transformasi dan Restrukturisasi.
Adapun agenda ketiga membahas persetujuan waiver atau pengesampingan atas financial covenant berdasarkan laporan keuangan audited tahunan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026.
“Sesuai hasil pemungutan suara sesuai dengan hasil perhitungan dan laporan dari Notaris, bahwa Pemegang Sukuk dalam RUPSI sah dan mengikat serta memutuskan tidak menyetujui Agenda RUPSI 2 & 3,” sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Selasa, (8/9/2026).
Dalam RUPSI tersebut, pemegang sukuk dan/atau kuasa pemegang sukuk yang sah yang hadir mewakili nilai pokok sebesar Rp459,6 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 459,6 miliar suara atau 91,92% dari jumlah pokok sukuk yang belum dilunasi, setelah mengecualikan sukuk yang dimiliki oleh emiten dan/atau afiliasinya.
Adapun jumlah pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025 yang belum dilunasi mencapai Rp500 miliar atau setara dengan 500 miliar suara. Perhitungan tersebut dikurangi Rp10 juta atau 10 juta suara yang dimiliki oleh afiliasi emiten.
Diketahui, PT Pos Indonesia (Persero) masuk dalam salah satu BUMN yang tengah diperbaiki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, hingga saat ini hanya 30% permasalahan yang perlu dibenahi, termasuk di dalamnya tiga sektor yang menjadi fokus utama. 3 sektor tersebut antara lain, BUMN karya, sektor logistik, dan dana pensiun.
Dony melanjutkan lebih jauh, sektor logistik juga perlu dibenahi. Ia menyebut, saat ini Danantara sedang melakukan transformasi di tubuh PT Pos Indonesia. “Harapan saya sih bisa selesai di akhir tahun ini juga,” ucapnya.
(mkh/mkh)
