Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan likuiditas perbankan agar tidak hanya berhenti di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor prioritas.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan penguatan transmisi likuiditas tersebut dilakukan melalui sinergi lintas lembaga dan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry, Kamis (3/9/2026).
BI telah menaikkan insentif KLM dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Menurut Destry, tambahan likuiditas tersebut perlu diikuti dengan peningkatan permintaan kredit. Pasalnya, masih terdapat ruang yang cukup besar dari undisbursed loan atau plafon kredit yang telah disetujui tetapi belum ditarik oleh debitur.
Dengan demikian, tantangan penguatan intermediasi perbankan tidak hanya berada pada sisi pasokan likuiditas, tetapi juga bagaimana mendorong dunia usaha untuk meningkatkan permintaan pembiayaan.
Destry menegaskan, BI akan terus menggunakan bauran kebijakan untuk memastikan kebijakan makroprudensial dapat mendorong pertumbuhan kredit sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan likuiditas perbankan yang memadai harus ditransmisikan secara efektif ke sektor riil agar memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut pertumbuhan kredit saat ini terjadi baik pada kelompok bank Himbara maupun bank swasta.
“Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM sehingga lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Friderica.
Menurutnya, penguatan pembiayaan UMKM membutuhkan sinergi antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai kondisi perbankan nasional masih sehat. Kondisi tersebut tercermin dari permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan DPK.
Anggito menekankan pentingnya menjaga disiplin pasar dalam penghimpunan dana perbankan agar persaingan tidak mendorong kenaikan biaya dana.
Dalam hal ini, LPS menggunakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga disiplin pasar. Tingkat bunga penjaminan bergerak mengikuti kondisi suku bunga pasar sehingga biaya dana perbankan tetap terkendali.
Dengan biaya dana yang lebih terjaga, ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga yang lebih kompetitif juga semakin terbuka.
Destry menegaskan sinergi antarlembaga menjadi kunci agar kebijakan likuiditas dan pembiayaan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.
“Sinergi Merah Putih bukan sekadar bekerja sama, melainkan menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah antarlembaga untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Ke depan, BI akan terus menjaga kecukupan likuiditas sekaligus memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar intermediasi perbankan semakin efektif dalam mendukung pembiayaan sektor riil.
Kebijakan tersebut akan ditempuh melalui bauran kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit, meningkatkan produktivitas dunia usaha, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(haa/haa)
