Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah membuka ruang pemutakhiran bagi warga yang merasa salah klasifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), baik karena seharusnya menerima bantuan namun tidak terdata (exclusion error), maupun sebaliknya (inclusion error).
Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul dalam rilis, dikutip Selasa (2/9/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pengaduan dan pemutakhiran data yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain melalui jalur formal mulai dari musyawarah RT/RW, kelurahan atau desa hingga Dinas Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui kanal digital.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat Command Center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan keterbukaan kanal pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah berharap setiap keluhan atau temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang selama ini aktif menyampaikan laporan terkait ketidaksesuaian data bansos. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memperbaiki kualitas data sosial yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
“Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Setiap hari terdapat warga yang lahir, meninggal dunia, berpindah domisili, menikah, maupun mengalami perubahan tingkat kesejahteraan.
“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya.
Sebagai informasi, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola tunggal data nasional. Sementara itu, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas membantu proses pemutakhiran data melalui berbagai saluran yang telah disediakan.
Gus Ipul menegaskan, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem data sosial yang terbuka dan akurat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkasnya.
(haa/haa)
