Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito menjabarkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia.
Sarjito menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan komoditas yang melimpah serta memegang peranan penting bagi perekonomian nasional dan rantai pasok global. Pada 2025, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 8,75%.
Dari sisi produksi global, Indonesia juga mendominasi sejumlah komoditas strategis, salah satunya nikel dengan porsi produksi mencapai 67% dan menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Angka tersebut terpaut jauh dibandingkan Filipina sebesar 7% dan Rusia 5%.
Dominasi serupa juga terlihat pada komoditas minyak sawit, di mana kontribusi produksi Indonesia mencapai 57% terhadap produksi global. Sementara itu, Malaysia menyumbang sekitar 25%, sedangkan Thailand sebesar 5%.
Meski memiliki posisi dominan dalam produksi sejumlah komoditas, Sarjito menilai Indonesia belum memiliki pengaruh yang sebanding dalam pembentukan harga komoditas tersebut. Harga sejumlah mineral Indonesia masih mengacu pada pasar dan bursa internasional.
“Bagaimana RI penghasil nikel terbesar di dunia tapi harganya tidak ditentukan? Negara lain ada yang di London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange dan lain-lain,” ujar Sarjito dalam proses fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2026).
Karena itu, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam proses price discovery sekaligus mengembangkan Indonesia Reference Price. Harga referensi tersebut diharapkan dapat dibentuk berdasarkan transaksi yang kredibel, standar mutu yang jelas, serta likuiditas pasar yang memadai.
Selain harga, terdapat persoalan dalam ekosistem perdagangan komoditas nasional. Salah satunya adalah risiko under-invoicing, praktik transfer pricing, hingga potensi pelarian devisa yang perlu ditangani melalui pengawasan dan tata kelola perdagangan yang lebih kuat.
Sarjito juga menyoroti kondisi data terkait mineral dan komoditas yang saat ini masih tersebar di berbagai institusi dan belum terintegrasi secara optimal. Padahal, ketersediaan data yang akurat, transparan, dan saling terhubung menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pasar yang kredibel.
Tantangan berikutnya datang dari ekosistem perdagangan yang masih terfragmentasi serta keterlibatan pelaku pasar yang masih perlu diperluas. Bursa juga perlu mendorong diversifikasi produk, meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku, serta menangani praktik perdagangan dan perantaraan tanpa izin.
Menurut Sarjito, persoalan utama Indonesia sebenarnya bukan terletak pada ketersediaan sumber daya mineral dan komoditas. Tantangan terbesar justru adalah belum optimalnya arsitektur dan ekosistem pasar yang mampu menopang pembentukan harga, menjaga integritas perdagangan, memperdalam pasar, serta mengintegrasikan data lintas institusi.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Sarjito sebelumnya memaparkan delapan kebijakan strategis pengembangan ekosistem bursa mineral dan komoditas strategis. Delapan pilar tersebut terdiri dari Trusted Infrastructure, Trusted Market, Trusted Player, Trusted Product, Trusted Data, Trusted Regulator, Trusted Ecosystem, dan Trusted Price.
(ayh/ayh)
