Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito memaparkan delapan kebijakan strategis untuk mengembangkan ekosistem bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sarjito dalam proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR RI. Delapan pilar kebijakan tersebut meliputi Trusted Infrastructure, Trusted Market, Trusted Player, Trusted Product, Trusted Data, Trusted Regulator, Trusted Ecosystem, serta Trusted Price.
Dalam aspek Trusted Infrastructure, Sarjito menekankan pentingnya membangun infrastruktur pasar yang aman, andal, terintegrasi, dan memiliki daya tahan. Infrastruktur tersebut mencakup berbagai elemen, mulai dari sistem pergudangan, lembaga penilai atau surveyor, bursa, hingga lembaga kliring.
“Kalau dari awal tentu kita harus lihat dari pergudangan kemudian siapa yang jadi penilai, surveyor, bursanya, lembaga kliringnya, karena itu infrastruktur harus aman, andal dan terintegrasi dengan baik,” ujar Sarjito di kompleks parlemen, Senin, (24/8/2026).
Selanjutnya, melalui konsep Trusted Market, Sarjito ingin membangun pasar mineral dan komoditas strategis yang transparan, adil, teratur, mendalam, likuid, dan berintegritas. Menurutnya, tingkat kepercayaan terhadap mekanisme perdagangan menjadi faktor penting agar pelaku industri dan trader bersedia aktif melakukan transaksi di dalam bursa.
Selain pasar, Sarjito juga menempatkan pengembangan Trusted Product sebagai salah satu pilar utama dalam strategi tersebut. Produk yang diperdagangkan diharapkan relevan dengan kebutuhan nasional, memiliki standar yang jelas, transparan, serta memberikan manfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia.
Pilar berikutnya adalah Trusted Data, yakni penyediaan data pasar yang akurat dan terintegrasi. Ketersediaan data yang kredibel dinilai penting untuk mendukung transparansi perdagangan, pengambilan keputusan, hingga pembentukan harga yang dapat dipercaya oleh seluruh pelaku pasar.
Sementara dalam aspek Trusted Regulator, Sarjito menekankan pentingnya membangun regulator yang kredibel, konsisten, adaptif, dan dipercaya oleh pasar. Menurutnya, pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis tidak hanya berkaitan dengan OJK, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga dan pihak lain.
Sarjito juga menyoroti pentingnya membangun Trusted Ecosystem melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan konektivitas global. Ia menilai OJK tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangan ekosistem tersebut sebagai satu-satunya regulator yang berjalan sendiri.
Ia mencontohkan China yang mengamankan pasokan mineral melalui impor dari berbagai negara sekaligus mendorong pemanfaatannya untuk memperkuat industri nasional.
“Kalau lihat di China, China melakukan sekua impor mineral dari negara lain, mendorong industri nasional untuk memakainya dan ekspansi di beberapa yurisdiksi dengan smelter. Oleh karena itu ekosistem ini harus terkoneksi sehingga OJK tidak bisa menjadi sole regulator yang berjalan sendiri,” katanya.
Menurut Sarjito, koordinasi dan harmonisasi perlu dilakukan bersama kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk memastikan seluruh ekosistem berjalan dengan baik. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang saling terhubung, mulai dari produksi, perdagangan, pengolahan, hingga pengawasan komoditas strategis.
Pilar terakhir adalah Trusted Price yang berfokus pada pembentukan harga atau price discovery yang kredibel serta pengembangan Indonesia Reference Price. Harga referensi tersebut harus ditopang oleh transaksi riil, standar mutu yang jelas, likuiditas yang memadai, serta metodologi pembentukan harga yang kredibel.
(ayh/ayh)
