Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum dapat menjelaskan secara rinci terkait aturan hingga komoditasnya.
“Semua sedang disiapkan,” ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Namun, Prasetyo Hadi menekankan, pastinya komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas utama kekayaan alam Indonesia.
“Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. misalnya CPO, nikel, batu bara,” ucapnya.
Ia menyebut, diperkirakan nantinya akan serupa dengan bursa komoditas yang sudah ada seperti Indonesia Commodity Exchange atau Icomex.
“Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. selama ini kan enggak,” jelasnya.
Prasetyo menekankan, pemerintah masih mengkaji terkait skema dan mekanisme bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Bahkan, terbuka opsi penggabungan dengan ICDX ke bursa komoditas milik negara.
“Ada nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri,” ucapnya.
Sebagai informasi, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Januari 2027.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ungkap Presiden Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita akan segera operasionalkan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Rencana kita apabila OJK kerja dengan baik dan saya yakin OJK kerja dengan baik, ini emak-emak yang kuasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan miliki Bursa Komoditas sendiri,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, diharapkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas. Terlebih, komoditas yang dijual berasal dari dalam bumi negeri ini sendiri.
“Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” tegasnya.
“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” jelasnya.
Bila pembeli dari negara lain tidak menyetujui harga yang ditetapkan dalam Bursa Mineral ini, maka Prabowo pun menegaskan lebih baik komoditas ini disimpan di dalam tanah untuk anak-cucu warga Indonesia di masa mendatang.
“Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya,” tuturnya.
“Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri,” ujarnya.
(ayh/ayh)
