Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pihaknya terus menjalankan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal itu disampaikan Mendagri dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dia menekankan bahwa Kemendagri akan terus mengevaluasi perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, total realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93 persen.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5%. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp576,4 triliun atau sekitar 41,7%.
Tito mengatakan, pada 5 Agustus 2026, pemerintah telah memberikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun kepada daerah. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk membantu daerah yang menghadapi kesulitan dalam membiayai belanja pegawai, khususnya pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
“Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Tito.
Ia menambahkan, Kemendagri masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menekankan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian besar terhadap daerah terdampak bencana. Dukungan tersebut diwujudkan dengan terus mendorong agar daerah terdampak memperoleh dukungan fiskal yang memadai melalui tambahan TKD.
“Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,” sambung Tito.
Dia pun mengingatkan daerah agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi daerah.
Di samping dukungan melalui TKD, Mendagri menilai berbagai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pelayanan dasar juga akan membantu Pemda. Program tersebut antara lain revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
(rah/rah)
