Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengoperasikan aset infrastruktur milik negara, termasuk bandara yang dinilai belum optimal dalam pengelolaannya.
Prabowo mengatakan pemerintah perlu belajar dari negara lain, salah satunya India yang menjalankan kebijakan monetisasi aset publik melalui National Monetization Pipeline.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah jalani apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang operasikan aset publik yang telah terbangun,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemberian ruang bagi swasta tersebut tidak berarti negara kehilangan kepemilikan atas aset. Kepemilikan tetap berada di tangan negara, sementara modal yang diperoleh dari swasta dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur baru.
“Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk bangun infrastruktur baru,” ujarnya.
Prabowo memberikan contoh aset bandara yang secara operasional belum optimal, pemerintah dapat membuka peluang bagi swasta untuk mengoperasikan bandara tersebut dengan harapan pengelolaan menjadi lebih efisien dan produktif.
“Contoh kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa buka peluang untuk swasta operasikan itu,” kata Prabowo.
Dia menegaskan, kepemilikan bandara tetap berada di tangan negara. Namun, apabila swasta dapat mengelolanya dengan lebih efisien, kreatif, dan inovatif sehingga memberikan manfaat lebih besar, langkah tersebut dinilai layak dipertimbangkan.
Prabowo juga menyoroti potensi integrasi antara perusahaan penerbangan, hotel, hingga bandara. Menurutnya, integrasi berbagai sektor tersebut dapat menciptakan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan.
(mkh/mkh)
