Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membocorkan produk aspal baru yang akan diluncurkan pemerintah dalam waktu dekat. Produk tersebut diberi nama Aspal Merah Putih, yang merupakan campuran antara aspal Buton (Asbuton) dengan aspal milik Pertamina.
Dody menjelaskan, Aspal Merah Putih menggabungkan Asbuton yang memiliki kandungan mineral dengan aspal berbentuk cair yang dihasilkan Pertamina dari proses pengolahan minyak bumi.
“Aspal Merah Putih itu ya aspal Buton (Asbuton), tapi Pertamina kan punya aspal dari cairan, itu dari hasil dia mengolah minyak buminya yang dia beli. Nah itu nanti kita campur dengan aspal Buton. Nanti kita sebut sebagai Aspal Merah Putih. Ini bocoran sedikit, nanti mungkin setelah 17 Agustus lah kita luncurkan,” kata Dody dalam konferensi pers di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dengan komposisi tersebut, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan material aspal dalam negeri. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal.
“Ya jadi kita meluncurkan aspal buton itu kan sebenarnya, tujuannya yang pertama, bahwa kita tidak lagi impor aspal. Nanti mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan meluncurkan Aspal Merah Putih,” ujarnya.
 Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam FGD Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam FGD Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
|
Dody menyebut Asbuton sebenarnya bukan material baru. Aspal yang berasal dari Pulau Buton tersebut telah digunakan sejak lama. Namun, menurutnya, persoalan harga menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatannya selama ini.
“Aspal Buton ini kan sebetulnya bukan barang baru, kan dari dulu juga ada. Tapi mungkin kalau dulu harganya kemahalan dan seterusnya. Nah sekarang saya nggak mau begitu, kalaupun kita menggunakan aspal Buton, dengan berbagai macam alasan gitu kan, baik itu alasan impor kemudian alasan teknis dan seterusnya, itu ya tetap dari sisi ekonomisnya harus masuk,” jelas dia.
Karena akan digunakan sebagai bagian dari material pembangunan jalan, Dody menegaskan Aspal Merah Putih harus memiliki harga yang kompetitif. Pemerintah menargetkan harganya setidaknya sama dengan aspal yang selama ini digunakan.
“(Harga Aspal Merah Putih) idealnya harus sama dengan aspal yang ada saat ini. Kan sama-sama juga namanya aspal, barangnya itu-itu saja, tapi kan karena di sini ada mineral, kan kalau aspal Buton itu kan mineral bukan cairan lagi. Jadi harapannya ada turun sedikit lah, (harganya) bisa turun 10%-20%, tapi belum, itu masih suatu hal yang nanti para penyedia jasa yang akan menawarkan,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, Aspal Merah Putih nantinya akan digunakan untuk berbagai jenis jalan, termasuk jalan tol dan jalan nasional. Karena cakupan penggunaannya luas, pemerintah ingin memastikan harga material tersebut tidak justru menambah beban biaya pembangunan.
“Karena kan aspal ini kita pakai di mana-mana, ya jalan tol, jalan nasional kita juga pakai. Kalau misalnya aspal ini ketinggian (harganya), nanti APBN saya jebol. Jadi masalah baru besar bagi saya. Jadi itu suatu hal yang saya akan kerjakan, dengan kemudian meluncurkan Aspal Merah Putih, yang terdiri dari aspal Buton dan aspalnya Pertamina,” jelasnya.
Pemerintah juga tidak ingin penerapan Aspal Merah Putih berujung pada kenaikan tarif yang harus dibayarkan masyarakat.
“Supaya kemudian tarif yang untuk masyarakat itu tidak perlu nambah, untuk sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat, karena sudah ada aspal cair sebelumnya kan. Nah itu yang saya juga nggak mau,” tutur dia.
Dody pun menegaskan penggunaan Asbuton sebagai bagian dari Aspal Merah Putih tidak boleh diikuti kebijakan atau aturan baru yang justru membuat ongkos produksi meningkat.
“Makanya, aspal Buton atau yang kita sebut Aspal Merah Putih, yang akan kita pakai ke depan, itu minimal (harganya) sama, atau kalau bisa saya akan coba turunkan menjadi di bawah (harga) aspal hari ini. Sehingga biaya teman-teman BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) juga turun, dan APBN kita juga nggak terganggu,” kata dia.
“Cuma saya tekankan itu, jangan sampai kemudian ada aturan baru, yang kemudian menaikkan biaya produksi. Itu nggak boleh sama sekali,” pungkasnya.
(wur/wur)
