Medan, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) sementara Destry Damayanti mempertegas komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, setelah mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo pada 25 Juli 2026 lalu.
Destry memastikan tidak ada perubahan sikap kebijakan atau stance BI yang berubah meski terjadi pergantian pucuk pimpinan secara mendadak dalam menjaga stabilitas kurs maupun gejolak harga di dalam negeri.
“Intinya dengan formasi kami sekarang, kami akan tetap komitmen, di mana stabilitas saat ini baik untuk nilai tukar rupiah dan inflasi itu jadi prioritas kami,” kata Destry saat media briefing secara daring, Jumat (31/7/2026).
Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Destry menekankan, dewan gubernur yang tersisa lima orang ini akan tetap konsisten di pasar untuk masuk atau intervensi, baik di pasar spot, NDF, maupun DNDF.
“Dan kebijakan kita arahkan untuk tarik capital inflow, perkuat sektor eksternal kita, yakni cadangan devisa atau cadev dan neraca pembayaran,” kata Destry.
Adapun untuk inflasi ia menegaskan, BI juga akan terus konsisten bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah alias TPIP dan TPID untuk mengendalikan sisi pasokan maupun permintaan, supaya tidak ada gejolak harga barang yang menekan daya beli masyarakat.
“Termasuk inflasi, kita terus perkuat TPIP/TPID bahkan kami sama-sama pemerintah dan Pemda kita punya GPIPS, gerakan pengendalian inflasi pangan sejahtera, jadi itu gerakan langsung ke daerah,” paparnya.
Selain itu, terkait dengan likuiditas, Destry menekankan secara khusus bahwa BI bersama dengan OJK dan LPS akan konsisten sebagaimana sebelumnya untuk mengurangi segmentasi likuiditas di perbankan.
“Yang kami ingin sampaikan adalah kami juga akan sama-sama dengan Kemenkeu dan juga OJK, LPS, dalam KSSK kita akan terus perkuat sinergi kita, khususnya menangani masalah segmentasi likuiditas yang saat ini terjadi di sektor perbankan kita,” tegas Destry.
Dengan berbagai arah kebijakan itu, Destry memastkan, BI tidak akan melenceng dari tugas dan fungsinya meskipun ada perubahan jajaran di tingkat dewan gubernur.
“Di BI stance kita tetap sama, tidak berubah, kita tetap fokus stabilitas optimalkan instrumen kebijakan dalam menjaga stabilitas kurs dan inflasi. Untuk pertumbuhan ekonomi kita tentu optimalkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, termasuk mengembangkan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi hijau,” tuturnya.
(arj/haa)
