Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung terwujudnya program 3 juta rumah pemerintah. Untuk itu, BTN terus mendorong transformasi demi mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Nixon menuturkan, selama ini sektor perumahan memberikan multiplier effect yang begitu besar terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, rumah merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat.
“Jadi rumah kan di berbagai negara dijadikan salah satu alat pendorong pertumbuhan ekonomi selain kebutuhan pokok gitu ya. Selain juga mengatasi persoalan masyarakat di masalah kepemilikan rumah,” ungkap dia dalam Financial Talks, CNBC Indonesia pada Kamis (30/07/2026).
Dirinya bilang, pembangunan perumahan berdampak besar terhadap ekonomi lantaran melibatkan 182 subsektor. Dampak tersebut sudah bisa terlihat sejak proses akuisisi tanah atau pengadaan lahan, konstruksi yang mempekerjakan tukang bangunan, distribusi material bangunan, hingga munculnya kawasan ekonomi baru setelah rumah itu dihuni oleh masyarakat.
“Apalagi kalau rumah-rumah menengah bawah, itu materialnya 90% itu TKDN-nya itu materi dalam negeri. Jadi rumah itu ajaib juga sih. Jadi genteng lokal, lantai lokal, semen lokal, pasir lokal, kayu lokal, batak lokal, genteng. Semua itu material 90-95% itu lokal. Paling alat-alat elektrik ya yang mungkin masih impor gitu ya,” jelasnya.
Bukan hanya menjadi motor penggerak bagi industri material bangunan, proyek pembangunan rumah juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Sebab, untuk mengerjakan satu rumah, dibutuhkan sekitar lima orang tukang bangunan dan asisten tukang.
Di sisi lain, rumah juga memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara atau daerah. Mengingat, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dibayar oleh pemilik rumah setiap tahunnya.
Meskipun sektor perumahan memiliki prospek yang cerah, Nixon mengaku masih dihadapi oleh sejumlah tantangan dalam mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh persoalan kepastian perizinan hingga sertifikasi lahan yang tergolong cukup lama di sejumlah daerah.
“Jadi itu yang kita lihat gitu ya. Nah memang hari ini selain buat pertanian dan lain sebagainya juga memang mesti ada kejelasan. Buat perumahan yang boleh yang mana saja yang tidak boleh yang mana saja. Nah, itu yang menurut saya harus lebih dipertegas lagi sehingga bukan cuma developer yang tahu masyarakat umum pun tahu,” terangnya.
Lebih lanjut, untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah, BTN mendorong pemanfaatan teknologi konstruksi agar biaya pembangunan rumah semakin efisien. Salah satu inovasi yang diperkenalkan BTN adalah penggunaan material hasil daur ulang plastik dengan campuran pasir dan semen. Inovasi ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan dan mendukung aspek keberlanjutan lingkungan, terutama jika diproduksi dalam skala besar.
Beralih ke sisi pembiayaan, BTN mengusulkan sejumlah langkah untuk meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Salah satunya adalah perpanjangan tenor KPR subsidi dari 20 tahun menjadi hingga 40 tahun. BTN juga mengusulkan agar sebagian biaya asuransi ditanggung pemerintah. Alhasil, biaya awal pembelian rumah yang ditanggung masyarakat bakal lebih ringan.
Tak hanya itu, BTN juga sedang mengembangkan konsep layanan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan rumah, melainkan juga kebutuhan keluarga setelah memiliki hunian yang dibelinya. BTN pun menyiapkan berbagai solusi seperti pembiayaan furnitur, layanan transaksi digital untuk kebutuhan rumah tangga, sampai pengembangan ekosistem perumahan berbasis aplikasi.
Pada akhirnya, Nixon menegaskan langkah transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk memperkuat perannya sebagai mitra finansial keluarga Indonesia. BTN dipastikan tidak hanya hadir pada saat masyarakat membeli rumah, tetapi juga ketika mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari usai memiliki hunian.
(rah/rah)
