Jakarta, CNBC Indonesia — Kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang ditangkap pada Selasa (28/7/2026).
Operasi senyap itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Namun, ia tidak merincikan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat bupati itu.
“Benar,” kata Fitroh kepada CNNIndonesia.com, dikutip Rabu (29/7/2026).
Anom merupakan kepala daerah ke-12 yang terkena OTT KPK sepanjang tahun ini.
Ia bersama wakilnya, Nurkholes, resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sejak 20 Februari 2025. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Dalam Pilkada Pemalang, pasangan Anom-Nurkholes diusung oleh koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.
Anom menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Jawa Barat. Pendidikan dasar dan menengah ia tempuh di Cimahi dan Bandung sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Ia meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada 1996. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2005.
Pria yang lahir pada 20 Maret 1970 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia korporasi, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan informasi di laman resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom mengawali kariernya di PT Wijaya Karya (WIKA) pada 1996. Selama sekitar 25 tahun, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari staf ahli, auditor internal, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi departemen luar negeri, hingga akhirnya dipercaya sebagai general manager. Kariernya di WIKA berlangsung hingga 2021.
Setelah itu, pada periode 2021-2024, Anom menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property (PT Hipa).
Adapun berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anom memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp21,3 miliar.
Harta tersebut didominasi oleh kepemilikan 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Pemalang, Jakarta Timur, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Kabupaten Gianyar. Nilai keseluruhan aset properti tersebut mencapai sekitar Rp12,2 miliar.
Di luar aset properti, Anom juga memiliki koleksi kendaraan berupa mobil dan sepeda motor, termasuk Mercedes-Benz dan Harley-Davidson, dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar.
Selain itu, ia melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp440 juta, surat berharga sebesar Rp902,2 juta, kas dan setara kas Rp782,2 juta, serta aset lain senilai Rp7 miliar. Secara keseluruhan, total aset yang dimiliki mencapai sekitar Rp22,5 miliar.
Meski demikian, Anom juga memiliki kewajiban berupa utang sebesar sekitar Rp1,2 miliar. Setelah dikurangi liabilitas tersebut, total kekayaan bersihnya tercatat sebesar kurang lebih Rp21,3 miliar.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
