Jakarta, CNBC Indonesia – Ke depannya, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adapun, hal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo.
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani ikut hadir dalam rapat KSSK di Gedung LPS kemarin, Selasa (28/7/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hadirnya Danantara dalam rapat KSSK ini yakni untuk mendengar masukan, sehingga bisa selaras dengan antar regulator dan dapat saling menjaga perekonomian Indonesia.
“Danantara dilibatkan dalam KSSK hanya untuk memberikan masukan, tidak akan memiliki hak suara, karena di undang-undangnya (UU P2SK), rapat KSSK boleh diikuti oleh lembaga lain yang diundang,” kata Purbaya dalam konferensi pers di LPS, Selasa (28/7/2026).
Purbaya menambahkan, dengan adanya masukan dari Danantara, sehingga KSSK mengetahui lebih dalam di dunia bisnis.
“Danantara memberikan masukan untuk melihat keadaan yang nyata di dunia, terutama dunia bisnis, kalau kita sekarang kan biasanya hanya melihat di belakang data-data yang ada, kadang kita menerjemahkannya agak meleset,” terang Purbaya.
Selain itu, kehadiran Danantara yang dapat memberikan masukan membuat informasi yang akan dapat bisa lebih banyak dan lebih nyata.
“Jadi masukan dari Danantara bisa memperkaya kita dengan informasi tambahan,” ujar Purbaya.
Dia memastikan Danantara tidak memiliki hak suara dalam keputusan pada rapat KSSK.
“Danantara tidak bisa mempengaruhi kita (KSSK), karena dalam pengambilan keputusan, hanya 4 principal dari KSSK yang berhak mengambil keputusan,” kata Purbaya
Di tempat terpisah, Rosan menuturkan bahwa Danantara kelak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan KSSK.
“Nanti ini KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya,” kata Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin lalu (27/7/2026).
Menurutnya, dengan keterlibatan Danantara di KSSK, setiap keputusan yang diambil KSSK dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, keputusan KSSK tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal saja, tapi juga dari dunia usaha, termasuk BUMN.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
