Jakarta, CNBC Indonesia – Chief Executive Officer BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menuturkan bahwa pemerintah telah berkonsultasi dengan Dubai International Financial Center (DIFC) beberapa waktu lalu, dalam rangka persiapan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Rosan pun menuturkan pihaknya bertemu DIFC bersama-sama dengan pemerintah, termasuk Menteri Keuangan. Bahkan, Rosan mengungkapkan pihaknya mendapatkan konsultan untuk PFII dari pihak yang pernah bersama DIFC, yakni mantan CEO DIFC.
“Kita semuanya lah kita bicara. Dan kita juga dapat untuk nantinya juga apa. I get consultant-nya juga dari DIFC, bukan dari DIFC, dari timnya DIFC ini juga, apa…dari mantan CEO-nya DIFC,” papar Rosan di DPR.
Dia mengatakan konsultasi ini diperlukan untuk memastikan PFII dapat berjalan sesuai praktik bisnis yang sudah terbukti berhasil, salah satunya Dubai.
“Jadi untuk memastikan bahwa ini bener-bener sesuai dengan business practice yang ada yang terbukti sudah berhasil seperti contohnya ya di Dubai itu.”
Terpisah, Menkeu Purbaya mengatakan operasional PFII akan mengacu pada praktik di berbagai negara, termasuk Singapura dan Dubai.
“Karena itu berlaku global kita enggak boleh di bawah itu kan, jadi kita ikutin praktik best practice yang dilakukan oleh financial international yang lain termasuk Singapura, Dubai dan lain-lain,” ungkapnya di Istana Negara, Senin (21/7/2026).
Mengenai insentif perpajakan, Purbaya mengatakan hal tersebut merespons usulan pajak 0% bagi investor PFII berlaku hingga 50 tahun. Purbaya menegaskan, jangka waktu tersebut masih belum ditetapkan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
