Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan temuan awal PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) setelah hampir satu bulan menjalankan fungsi pantauan perdagangan komoditas strategis nasional.
Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni, DSI bisa menarik data dari semua instansi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan maupun Bea Cukai, yang selama ini tidak terkonsolidasi. Dari cara itu, DSI menemukan adanya dugaan under invoicing, yakni selisih (gap) yang cukup besar antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dengan harga acuan atau indeks pasar, khususnya pada produk turunan kelapa sawit Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Olein.
“Nah jadi sekarang kita bisa menarik data itu semua, kemudian kita bisa ke dalam platform kita, dan kita bisa lihat bahwa yang namanya secontohnya ya, tadi RBD Olein atau Kelapa Sawit, biasanya itu antara declare price, jadi harga yang dideklarasi oleh pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/7/2026).
Menurut Rosan, kini seluruh data itu bisa dikonsolidasikan dalam satu platform sehingga pemerintah dapat memantau kesesuaian harga ekspor yang dilaporkan dengan harga referensi internasional secara harian.
Dia mengungkapkan rata-rata selisih harga tersebut sebelumnya mencapai lebih dari 30%. Namun sejak adanya sistem pemantauan DSI diberlakukan, perbedaan antara harga deklarasi dan harga indeks mulai menipis.
Nah sekarang sejak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadi average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan, sudah sangat berdekatan gitu ya,” tuturnya.
Rosan mengatakan tiga bulan pertana operasional DSI masih berfokus pada tahap evaluasi dan monitoring terhadao tiga komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, ferro alloy dan berbagai produk turunannya.
Dari integrasi itu pemerintah dapat melacak asal komoditas, volume ekspor, besaran bea keluar, hingga pembayaran pajak secara lebih komprehensif.
“Jadi dengan itu kita tahu dari dari mana saja mereka berjalan, kemudian volumenya berapa, pembayaran bea berapa, pajaknya berapa, nah jadi kita bisa bandingkan, oh kok ada gap-gap di sini,” katanya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), angka devisa kelolaan PT DSI sebesar US$10,5 miliar ini diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada agenda Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Prabowo mengapresiasi keberhasilan DSI mengelola devisa tersebut, padahal perusahaan baru beroperasi sekitar enam pekan dan masih dalam masa transisi.
“Saya mendapat laporan dari CEO Danantara Rosan Roeslani Perkasa, baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi dan sudah mengelola devisa sebesar lebih dari US$10,5 miliar,” ujar Prabowo.
(emy/haa)
Add
as a preferred
source on Google
