Jakarta, CNBC Indonesia — PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/ Indonesia SIPF) mengusulkan agar penguatan lembaga pelindungan investor pasar modal masuk ke dalam undang-undang melalui peluncuran consultation paper.
Direktur Utama Indonesia SIPF Gusrinaldi Akhyar mengatakan, tujuannya untuk meningkatkan kepastian hukum perlindungan terhadap hilangnya aset investor di pasar modal. Ia berharap, perlindungan aset investor dapat terlindungi seperti keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan yang melindungi nasabah perbankan.
“Di level undang-undang akan memberikan trust lebih tinggi. Kita sudah benchmark banyak negara yang memiliki perlindungan di level undang-undang,” ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, dikutip Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, skema perlindungan dana investor di pasar modal Indonesia belum kuat. Sebab, penggantian kerugian investor disebut masih terbatas baik dari sisi aturan maupun nilai perlindungan. Sehingga, keterlibatan negara melalui undang-undang sangat diharapkan untuk perkembangan industri pasar modal.
Ia menuturkan, sejak pertama kali didirikan, sebagai jaring pengaman keuangan di pasar modal nasional, perlindungan investor yang dimandatkan kepada Indonesia SIPF masih kurang dianggap yang diutamakan.
“Dengan ini diatur menjadi undang-undang otomatis negara mendukung. Maka dana yang akan dipakai nanti diharapkan pemerintah ikut turun memberi support dan perlindungan bisa lebih besar,” ungkap Gusrinaldi.
Ia memaparkan, SIPF hanya mampu memberikan pergantian kerugian maksimal Rp200 juta per investor dan Rp100 miliar per kustodian dalam satu kasus. Dana tersebut dinilai jauh dari nilai aset investor saat ini. Jika berdasarkan kajian internal SIPF, rata-rata nilai dana investor di Indonesia saat ini berada di kisaran Rp600 juta hingga Rp1,4 miliar.
“Saat ini yang bisa kita cover itu baru Rp200 juta, kalau dibandingkan dengan dana investor akan cukup jauh,” ucapnya.
Ia menyebut, kerangka hukum lembaga pelindungan investor di pasar modal Indonesia saat ini masih di tingkat peraturan sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga ada kekosongan hukum di tingkat undang-undang yang menimbulkan tantangan kelembagaan.
Padahal, dalam praktik global yang merujuk pada IOSCO Principles and Objectives of Securities Regulation, perlindungan investor membutuhkan penegakan hukum yang kuat di tingkat undang-undang.
Melalui Consultation Paper ini, akan diperjelas dengan tegas posisi dan peran Indonesia SIPF sebagai lembaga pelindungan investor yang independen dan menyeluruh dalam struktur kelembagaan pasar modal nasional.
“Jadi dalam kerangka kelembagaan struktur pasar modal kita sekarang ini lembaga pelindungan investor itu belum ada di Undang-Undang Pasar Modal maupun perubahan terakhir di dalam UUP2SK,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan lebih jauh, perkembangan pasar modal yang tumbuh pesar sudah tidak sama dengan situasi dulu. Apalagi regulator telah mengeluarkan kebijakan free float dari 7,5% ke 15%.
“Itu kan artinya kita mau ajak makin banyak investor ritel masuk berinvestasi di pasar modal. Tapi produk pasar modal yang kita lindungi masih terbatas,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika perlindungan investor dapar diatur dalam undang-undang, maka dapat berdampak langsung pada peningkatan nilai perlindungan dan dana kelolaan SIPF yang saat ini sekitar Rp403 miliar.
(mkh/mkh)
